Share

Rintisan Sekolah Bertaraf Duafa

PEMKAB Purbalingga menggagas menyediakan pelayanan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dengan mendirikan SMK duafa. Rencana ini bisa jadi menjadi angin segar bagi siswa dari keluarga miskin di kabupaten tersebut. Namun gagasan ini terlihat kurang perencanaan matang. Sedikitnya dua fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga dengan malu-malu meminta pemerintah menghentikan pendirian unit sekolah baru (USB) itu (SM, 27/07/11). Fraksi Partai Golkar (FPG) dan PAN meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pendirian USB yang akan menelan anggaran Rp 5 miliar yang sedianya diambil dari dana intensif daerah (DID).

Dua fraksi tersebut menilai rencana pemerintah ini tidak tepat sasaran. Fraksi Partai Golkar beranggapan jika program ini tidak akan menyelesaikan masalah rendahnya akses pendidikan bagi siswa miskin. Fraksi itu juga mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan. Sebagai solusinya, mereka menawarkan program beasiswa.

Setali tiga uang, FPAN juga keberatan dengan rencana pemerintah ini. Dalam pandangan mereka, sebaiknya dana pendirian sekolah miskin itu dialokasikan untuk sekolah berbasis agama mengingat alokasi dana untuk sekolah ini masih rendah.

Dalam beberapa hal, penulis sependapat dengan alasan keberatan dua fraksi tersebut. Namun sebenarnya ada yang lebih substansial yang mendasari pendirian sekolah (bagi siswa) kurang mampu itu. Model sekolah itu tidak akan maksimal menyelesaikan permasalahan. Penulis justru melihat rencana pendirian sekolah ini berisiko melahirkan permasalahan baru.

Keberadaan sekolah ini kelak justru melahirkan kelas sekolah baru, sekolah bertaraf duafa (SBD). Meskipun gratis, siapa pun yang bersekolah di tempat itu merasa minder. Siswa sekolah ini akan merasa menjadi tontonan di tengah euforia pendirian sekolah bertaraf internasional (SBI).

Jika siswa SBI merasa dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang telah mereka beli, sebaliknya siswa SBD harus menerima fasilitas yang ada. Penulis tidak yakin jika pemkab bisa menyediakan fasilitas yang setara atau setidaknya memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Sebenarnya, permasalahan utama dunia pendidikan di Purbalingga adalah rendahnya kualitas. Program sertifikasi guru jalur penilaian portofolio belum terbukti berpengaruh pada peningkatan profesionalitas guru. Ini terjadi lantaran tidak berjalannya supervisi pendidikan yang ketat. Kinerja guru bersertifikat tidak pernah dievaluasi. Di sisi lain, program pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang tengah digulirkan juga masih mengundang tanda tanya. Apakah hasilnya cukup efektif mengubah dan meingkatkan kualitas pendidikan atau tidak?

Biaya Operasional

Sementara program RSBI dan SBI yang mendapat konsentrasi dana dari pemerintah pusat juga belum terbukti efektif meningkatkan kualitas pendidikan. Keberadaan dua sekolah ini belum menjawab permasalahan tersebut. Sekolah ini justru telah menciptakan kelas baru dengan kualitas yang sama dengan sekolah lainnya.

Sebenarnya jika permasalahannya adalah minimnya ruang akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin maka penyelesaiannya sangat sederhana. Masih ada belasan SMK/SMA swasta di Purbalingga yang kekurangan murid, lantaran kalah bersaing dari sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta siap menampung mereka tanpa embel-embel siswa miskin.

Jika permasalahannya adalah dana maka pemda dapat membuat regulasi penyaluran beasiswa yang lebih efektif. Siswa-siswa miskin diseleksi oleh pemerintah, kemudian mereka dititipkan pada sekolah swasta yang lokasinya paling mudah dijangkau. Pola ini memiliki tiga keuntungan. Pertama; sekolah swasta terbantu dalam perolehan siswa baru. Kedua; beasiswa yang disalurkan dapat dikelola dengan lebih efektif. Ketiga; siswa miskin dapat memilih sekolah terdekat yang dapat diakses dengan biaya paling murah.

Bagaimana dengan guru yang mengajar di sekolah miskin ini, apakah mereka terdiri atas para sukarelawan atau guru PNS yang memang harus digaji pemkab? Lantas bagaimana biaya operasional sekolah ini? Pemkab pasti memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang pendidikan dan masyarakat menunggu jawaban pemerintah atas pertanyaan itu. (10)

Sumber : Suara Merdeka, 16 September 2011

— Teguh Trianton, warga Purbalingga, peneliti dari Beranda Budaya Banyumas

| More

Sekolah Bertaraf Dhuafa

Share

Sekolah Bertaraf Dhuafa

Oleh Teguh Trianton

Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga berniat memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dengan mendirikan SMK Dhuafa. Rencana ini bisa jadi merupakan angin segar bagi siswa dari keluarga miskin di Purbalingga. Namun gagasan ini terlihat kurang perencanaan yang matang.

Sedikitnya dua Fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga dengan malu-malu meminta pemerintah menghentikan pendirian unit sekolah baru (USB) ini (SM, 27/072011). Fraksi Partai Golkar (FPG) dan PAN meminta pemerintah agar mengkaji ulang rencana pendirian USB yang akan menelan anggaran sebesar Rp 5 miliar yang sedianya diambil dari dana intensif daerah (DID).

Kedua fraksi tersebut menilai rencana pemerintah ini tidak tepat sasaran. FPG beranggapan jika program ini tidak akan menyelesaikan masalah rendahnya akses pendidikan bagi siswa miskin di Purbalingga. Fraksi ini juga mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan. Sebagai solusinya, FPG menawarkan program beasiswa.

Setali tiga uang, FPAN juga keberatan dengan rencana pemerintah ini. Dalam pandangan FPAN, sebaiknya dana pendirian sekolah miskin itu dialokasikan untuk sekolah berbasis agama. Mengingat ploting dana untuk sekolah ini masih rendah.

Bertaraf Dhuafa

Dalam beberapa hal, saya sependapat dengan keberatan dari kedua fraksi tersebut. Namun saya melihat ada yang lebih substansial lagi sebagai pertimbangan pendirian sekolah miskin itu. Sekolah bagi siswa dari keluarga miskin ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Saya justru melihat rencana pendirian sekolah ini berpotensi melahirkan permasalahan baru di dunia pendidikan di Purbalingga.

Keberadaan sekolah ini kelak, justru akan melahirkan kelas sekolah baru, sekolah bertaraf dhuafa (SBD). Meskipun gratis, namun siapapun yang sekolah di sini akan merasa minder. Siswa sekolah ini akan merasa menjadi tontonan di tengah euforia pendirian sekolah bertaraf internasional (SBI).

Jika siswa SBI merasa dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang telah mereka beli, sebaliknya siswa SBD harus berterima dengan fasilitas yang ada. Saya tidak yakin jika pemerintah akan menyediakan fasilitas yang setara atau setidaknya memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Alih-alih SBD dapat mengurangi permasalahan pendidikan, justru melahirkan permasalahan baru. SBD akan menimbulkan disparitas kelas sosial baru di bidang pendidikan di Purbalingga. Jika SBI merentang jarak membentuk kelas elit, maka SBD merentang jarak sosial membentuk kelas bawah, rendah.

Hasilnya, kedua sekolah ini menimbulkan dua wajah kontras dunia pendidikan di Purbalingga. Pendek kata, ditengah permasalahan rendahnya kualitas pendidikan, sekolah ini kian menyuramkan dan meruyamkan anatomi pendidikan kita.

Cermin Retak

Sebenarnya, permasalahan utama dunia pendidikan di Purbalingga adalah rendahnya kualitas. Program sertifikasi guru jalur penilaian portofolio belum terbukti berpengaruh pada peningkatan profesionalitas guru. Ini terjadi lantaran tidak berjalannya supervisi pendidikan yang ketat. Guru bersertifikat tidak pernah dievaluasi.

Di sisi lain, program PLPG yang tengah digulirkan juga masih mengandung tanda tanya besar. Apakah hasilnya cukup efektif merubah dan meingkatkan kualitas pendidikan atau tidak sama sekali?

Sementara program RSBI dan SBI yang mendapat konsentrasi dana dari pemerintah pusat juga belum terbukti efektif meningkatkan kualitas pendidikan. Keberadaan dua sekolah ini belum menjawab permasalahan tersebut. Sekolah ini justru telah menciptakan kelas baru dengan kulaitas yang sama dengan sekolah lainnya.

Jika RSBI dan SBI yang mendapat talangan dana cukup besar dari pemerintah pusat belum menjamin peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana dengan SBD yang hanya didanai oleh pemerintah daerah? Apalagi, istilah miskin selalu berkonotasi negatif yaitu kekurangan dan kebodohan.

Akses

Sebenarnya jika permasalahannya adalah minimnya ruang akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, maka penyelesaiannya sangat sederhana. Masih ada belasan SMK/SMA swasta di Purbalingga yang kekurangan murid, lantaran kalah bersaing dengan sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta siap menampung mereka tanpa embel-embel siswa miskin.

Jika permasalahannya adalah dana, maka pemerintah dapat membuat regulasi penyaluran beasiswa yang lebih efektif. Siswa-siswa miskin diseleksi oleh pemerintah, kemudian mereka dititipkan pada sekolah swasta yang lokasinya paling mudah dijangkau.

Dengan pola ini saya milihat ada tiga keuntungan. Pertama, sekolah swasta terbantu dalam perolehan siswa baru. Kedua, beasiswa yang disalurkan dapat dikelola dengan lebih efektif. Ketiga, siswa miskin dapat memilih sekolah terdekat yang dapat diakses dengan biaya paling murah.

Sesungguhnya, masih banyak pertanyaan ihwal rencana pemerintah ini. Bagaimana dengan guru yang mengajar di sekolah miskin ini, apakah mereka terdiri dari para sukarelawan atau guru yang memang harus digaji? Lantas bagaimana biaya operasional sekolah ini?

Saya yakin, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki itikad yang sangat mulia untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang pendidikan. Saya juga yakin, pemerintah daerah tidak akan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Masyarakat menunggu jawaban pemerintah atas berbagai pertanyaan tersebut.

Teguh Trianton, warga Purbalingga

| More

Politik Bahasa Banyumas

Share

Ancas Politik Bahasa Banyumas

Oleh Teguh Trianton

Bahasa merupakan identitas sebuah entitas masyarakat yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Mempertahankan eksistensi sebuah bahasa berarti pula mempertahankan budaya dan identitas masyarakatnya.

Banyumas adalah sebuah entitas sosial politik sekaligus etnis budaya yang memiliki bahasa daerah yang sering disebut dialek ngapak sebagai identitasnya. Penutur bahasa Banyumas setidaknya tersebar di lima wilayah kabupaten. Yaitu; Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen (Barlingmascakeb). Sehingga bahasa Banyumas menjadi indentitas budaya masyarakat di wilayah tersebut.

Kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Banyumas hanya dapat dijelaskan ketika bahasa Banyumas masih ada. Jika bahasa Banyumas telah musnah, maka musnah pula kearifan lokal warisan luhur yang terkandung dalam masyarakat tersebut.

Sugeng Priyadi (2000) mengungkapkan bahwa jatidir masyarakat Banyumas berada diantara dua kutub, yakni Bima dan Bawor dengan cablaka sebagai karakter inti. Karakter masyarakat Banyumas pada satu sisi menujukan sifat-sifat kebimaan, yaitu tegas, lugas, dan kesatria. Pada sisi lain lebih mencerminkan Bawor dengan polah tukang guyon.

Tuturan cablaka atau blakasuta atau thokmelong merupakan karakter asli orang Banyumas, yang menedepankan keterusterangan. Orang Banyumas asli jika bertutur kata selalu thokmelong (tanpa basa-basi), sehingga dari luar akan tampak tidak memiliki unggah-ungguh (etika), lugas, dan terkesan kurang ajar.

Cablaka, blakasuta, atau thokmelong adalah kearifan lokal yang hanya dapat dijiwai jika diungkapkan dengan bahasa asli Banyumas. Sehingga, tanpa dialek ngapak maka karakteristik kebanyumasan tersebut menjadi luntur.

Keberadaan bahasa daerah (Banyumas) ini secara normatif dilindungi oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang kebahasaan dalam satu paket dengan aturan tentang bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Pada pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Dengan demikian pada kasus bahasa Banyumas, tentu saja pemerintah daerah di lima wilayah sebaran penutur dialek ngapak itulah yang secara normatif bertanggungjawab untuk mempertahankan keberadaannya. Apalagi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah juga memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk melestarikan nilai-nilai sosial budayanya sebagai identitas masyarakatnya.

Politik Ancas

Terhitung sejak 6 April 2010 Yayasan Sendang Mas berinisiatif menerbitkan majalah berbahasa Banyumas. Majalah bertajuk Ancas Kalawerta Penginyongan ini terbit dua mingguan dengan tampilan eksklusif bahasa dialek ngapak atau basane wong penginyongan.

Ancas digawangi oleh budayawan Ahmad Tohari. Ia adalah wong Banyumas yang selama ini sering mengungkapkan kegelisahannya perihal resiko musnahnya basa banyumasan.

Pada tahun 2001, melalui sebuah kolom di media ini (SM, 11/02/2005) Kang Tohari menuliskan bahwa jika dibiarkan begitu saja maka bahasa banyumas yang notabene merupakan bahasa ibu yang sekaligus menandai eksistensi etnis dan budaya Banyumas akan kehilangan penuturnya.

Hilangnya basa banyumasan merupakan ancaman akan terhapusnya etnik penginyongan. Kesimpulan ini sejalan dengan ungkapan Ferdinan de Saussure yang menyatakan bahwa keberadaan sebuah etnis terkait erat dengan langue yang dipakai.

Jika Edi Sedyawati (2007) menyebut bahwa teks, buku sastra berbasa daerah menjadi materi yang dapat dikodifikasikan dalam rangka perencanaan bahasa. Maka Ancas menjadi ruang publik dan ruang politik bahasa Banyumas yang strategis.

Sambutan antusias dari pembaca dan dukungan dari pemerintah setempat atas terbitnya Ancas menjadi penanda akan terbukanya ruang perencanaan politik bahasa Banyumas yang mapan. Apalagi pelaksanaan perencanaan bahasa telah dijamin sepenuhnya dengan payung hukum UUD 1945 Pasal 32 ayat 2.

Lembaga Bahasa

Sementara itu pasal 42 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009, menjelaskan; pengembangan, pembinaan, dan pelindungan –bahasa daerah- dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

Jika kita tengok bunyi pasal di atas, maka saya melihat penerbitan Ancas dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan membentuk sebuah lembaga kebahasaan di Banyumas. Dengan berdirinya lembaga sejenis balai bahasa ini, maka secara institusional peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam rangka melindungi, membina dan mengembangkan bahasa Banyumas lebih sistematis dan terencana.

Secara politik, lembaga ini juga dapat bersinergi dengan dinas pendidikan di daerah kabupaten atau sekolah-sekolah untuk membuat formulasi kurikulum pembelajaran bahasa Banyumas. Sebab, selama ini lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di wilayah eks karesidenan Banyumas hanya memasukan pelajaran Bahasa Jawa –standar- sebagai muatan lokal.

Secara politis, masuknya basa banyumasan dalam materi pelajaran di sekolah akan meningkatkan harkat bahasa ibu orang Banyumas asli. Di sini juga akan terlihat kesejajaran peran dan fungsi bahasa Banyumas dengan bahasa daerah lainnya yang sudah menjadi bagian dalam dunia pendidikan.

Dengan demikian, kecemasan akan musnahnya penggunaan bahasa Banyumas dapat diminimalisir. Setidaknya, generasi muda penerus dan pewaris kekayaan budaya dan kearifan lokal Banyumas tidak malu menggunakan bahasa ibunya sendiri baik dalam ragam lisan maupun tulisan.

Teguh Trianton, Peneliti Beranda Budaya Banyumas

Disiar Pertama: Suara Merdeka, 26/08/2010

Foto-Foto: Facebook Majalah Ancas

| More

Catatan FFP 2010

Share

Ironi Kualitas Film Pelajar Banyumas

* Oleh Teguh Trianton

PERHELATAN Festival Film Purbalingga (FFP) 2010 baru-baru ini telah mengantar film fiksi berjudul ’’Endhog’’ (’’Telor’’) sutradara Padmashita Kalpika sebagai film terbaik. Melalui seleksi yang ketat, tiga juri ’’terpaksa’’ memilih film produksi sineas SMA N 2 Purbalingga ini sebagai yang terbaik.

Juri terpaksa memilih sebab secara umum kualitas film pelajar Banyumas tahun ini cenderung menurun, dibanding film peserta festival tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada sisi kuantitas. Tahun 2009 ada 10 judul film kategori fiksi yang jadi nominator, tahun ini hanya 8 judul film yang lolos seleksi dewan programer.

Sebenarnya tema yang ditawarkan pada FFP 2010 sangat sederhana, ’’Meliat Kita’’. Artinya, peserta —pelajar di Eks Karesidenan Banyumas— diberi keleluasaan untuk eksplorasi kearifan budaya lokal dan realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Banyumas.

Namun tema yang sederhana ini malah hampir tak terbaca sama sekali. Sebagian besar film fiksi yang lolos seleksi ternyata gagal memvisualisasikan pesan moral dalam bingkai narasi peristiwa kecil yang ada di masyarakat.

Hasil akhir proses kreatif sineas muda menunjukan gejala akut sindrom sinetronis kronis. Beberapa film yang sesungguhnya berupaya ’’melihat kita’’ dengan mengangkat kearifan lokal menjadi tak berdaya oleh virus sinetronis kronis.

Film berjudul ’’Bunyi’’ misalnya. Karya sineas pelajar SMK Bakti Purwokerto ini mulanya hendak mengangkat khazanah budaya masyarakat tani yang nyaris punah. Melalui hobi fotografi yang diperankan, tokoh Radit mengajak penonton untuk mengingat tradisi lesungan.

Yaitu sebuah permainan klotekan atau tlektekan dengan cara memukulkan ujung antan ke tepi bagian dalam lesung sambil menumbuk padi.

Namun bunyi pesan moral ini justru tenggelam oleh sebagian besar scene sinetronis yang klise pada keseluruhan film. Kisah asmara Radit yang sinetronis mengalahkan bunyi pesan yang dimaksudkan.

Sindrom sinetronis mewabah pada sebagaian besar film lain. Ini terlihat pada film berjudul ’’Lupa’’ (SMK N 1 Purwokerto), ’’Sepatu Lawan Jago’’ (SLJ) dan ’’Montor apa Bebek’’ (’’MaB’’) dari SMA N 1 Cilacap, ’’Menuju Titik Terang’’ (’’MTM’’) dari SMA N 1 Purbalingga, dan ’’Aku Bukan Malin Kundang’’ (’’ABMK’’) dari SMK N 1 Purbalingga.

Selain wabah sinetronis, film pelajar Banyumas juga mengidap sindrom hantu ala film horor Indonesia. Film ’’Lupa’’ misalnya, dengan vulgar mengkliping puluhan hantu dari scene film horor yang beredar di bioskop dan dipadatkan jadi satu pendek.

Film ’’SLJ’’ dan ’’MaB’’ sebenarnya hendak menyampaikan pesan tentang kehidupan pelajar dari keluarga miskin dalam pergaulan sosial yang lebih kaya. Namun pesan ini juga klise lantaran padatnya tuturan dan logika film yang sinetronis.
Sulit Diterima Pada ’’MTM’’, materi yang diangkat juga tertelan scene sinetronis. Metafora visual yang dibangun terlalu hiperbolis sehingga logika narasi sulit diterima. Film itu hendak bercerita tentang anak yang hobi membaca dan menulis sastra tapi ditentang oleh orang tua.

Film ’’AMBK’’ sangat sederhana, bercerita tentang pelajar yang aktif ekstrakurikuler teater. Kehidupan pelajar ini terpengaruh karakter tokoh yang diperankan dalam pertunjukan teater. Sayangnya eksekusi ceritanya juga terkena virus sinetron.
Dua film lain yang cukup diunggulkan adalah film ’’Endhog’’ (SMA N 2 Purbalingga), dan ’’Ling-Lung’’ (SMA N Bobotsari). ’’Endhog’’ diunggulkan karena pesan moral yang hendak disampaikan.

Ide film ini sederhana, bercerita tentang semangat siswa Kejar Paket A dalam kegiatan eksperimen. Dengan keluguan dan kebodohannya, dua siswa sekolah penyetaraan ini berusaha membuktikan bahwa binatang mamalia yang memiliki daun telinga berkembang biak dengan beranak, dan yang tidak berdaun telinga bertelor.

Setali tiga uang, ’’Ling-lung’’ juga menawarkan komedi. Diceritakan seorang pelajar yang sangat pelupa, berjibaku melawan ’’penyakit’’ pikunnya. Secara teknis, film ini sangat unggul. Tuturan visual yang disuguhkan sangat memadai sebagai sebuh film. Namun ending -nya mudah ditebak, dan pesan yang disampaikan terlalu umum.

Secara umum, menurunnya kualitas film pelajar ini erat kaitanya dengan sistem pendidikan di sekolah. Selama ini praktik pendidikan masih mengedepankan hapalan dari pada penggalian ide dan logika kreatif siswa. (10)

— Teguh Trianton, periset Beranda Budaya Banyumas, Juri Festival Film Purbalingga

Sumber: Wacana Suara Merdeka, 28 Juni 2010

| More

Sinematografi

Share

Menimbang Purbalingga Lewat Film

Oleh Teguh Trianton

Secara kasat mata, pembangunan di wilayah selatan (kota) Kabupaten Purbalingga memang berhasil. Pemandangan di wilayah kota mampu menerjemahkan kondisi ideal wajah sebuah kota yang terus bergerak maju. Usai membangun (memindah) pasar kota ke lokasi baru, pemerintah setempat membangun taman kota di bekas lokasi pasar.

Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu kado terindah dari pemerintah bagi masyarakat dalam perayaan hari jadi ke 179 Purbalingga. Kado ini juga menandai momen tutup tahun 2009 dan menjelang berahirnya masa jabatan Triyono Budi Sasongko (TBS) sebagai bupati.

Di luar itu, pada akhir masa jabatannya, bupati TBS juga berhasil membangun kembali stadion olah raga bernama Goentoer Darjono. Kemudian merealisasikan pembangunan museum wayang dan artefak, serta berhasil mengukuhkan (baca: membawa) Purbalingga sebagai kabupaten pro invesatasi tertinggi di Jawa Tengah.

Itulah gambaran terkini kondisi Purbalingga dalam bingkai perayaan 179 tahun Purbalingga dari sudut pandang pemerintah setempat. Gambaran yang sama juga terpampang dalam display stand-stand di Purbalingga expo tahun 2009 yang berlansung selama sepekan di penghujung tahun 2009 lalu.

Gambar Film

Gambaran benda-benda mati tentang Purbalingga di atas tentu saja berbeda, bahkan kontras dengan gabar hidup yang berhasil diabadikan oleh sejumlah pekerja seni -industri kreatif- di Purbalingga. Lihatlah enam judul film pendek terbaru karya sineas muda Purbalingga yang sengaja dibuat sebagai kado hari jadi Purbalingga.

Dengan sudut pandang berbeda, enam sutradara muda yang tergabung dalam wadah Cinema Lover Community (CLC) berhasil mendokumentasikan wajah lain Purbalingga. Hasil karya mereka patut dipertimbangkan dan dijadikan bahan inisiasi serta melihat bagaimana seharusnya pembangunan Purbalingga di masa datang.

Buruh

Dalam film “Trima Hidup Apa Adanya”, Bowo Leksono sang sutradara mencoba menyuguhkan narasi pendek tentang nasib seorang buruh pabrik pengolah rambut terbesar di Purbalingga. Trima adalah nama seorang buruh dari sekitar 50 ribu buruh yang bekerja di perusahaan dengan penanam modal asing (PMA).

Meski ia bekerja di perusahaan PMA, namun bayaran yang diterima belum setara UMK yang sekarang berlaku. UMK Purbalingga tahun 2009 sebesar Rp 618.750, sementara gaji yang diterima buruh pabrik di Purbalingga berkisar Rp. 250.000 hingga Rp 500.000. Sementara itu, survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2010 ditetepkan sebesar Rp 803.000 dengan UMK sebesar Rp 695.000.

Padahal mereka masih harus menanggung ongkos transportasi setiap hari, biaya sekolah anak dan biaya hidup keluarga. Namun Trima menerima nasib itu apa adanya, seperti ribuan perempuan pekerja lainnya, yang menjadi tulang punggung keluarga.

Dengan durasi 19,32 menit, Bowo mampu memadatkan visualisi nasib ribuan buruh di Purbalingga. Trima hanyalah satu contoh gambar karikatur. Betapa predikat Kabupaten Proinvestasi belum mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Segamas

Sementara itu, tiga sutradara muda lainnya mencoba mengangkat satu tema yang sama. Dengan angel berbeda, ketiganya seperti menyusun tiga episode berseri kisah tragik pedagang di Pasar Segamas dan keriuhan jalan raya di Purbalingga.

Film ‘Segamas’ menjadi film terpanjang dalam kompilasi film bertajuk ‘Kado Buat Kota Tercinta’. Segamas mengangkat kisruh seputar relokasi pasar lama ke lokasi baru yang sekarang. Dalam film berdurasi 26,37 menit ini, Nanki Nirmanto –sutradara- berhasil menyuguhkan perselisihan antara pedagang dengan disperindagkop selaku pemegang kebijakan pengelolaan pasar.

Dilingkapi petikan pernyataan anggota DPRD dan Kepala Disperindagkop di sela-sela celoteh polos par pedagang, membuat seri dokumenter ini mirip liputan khusus seputar Segamas. Secara tegas film ini menunjukan bahwa pemindaan pasar dan pengelolaannya lebih banyak merugikan pedagang. Semenatara disperidagkop berkeras semua telah sesuai desain dan melalui kajian mendalam.

Serial ‘Segamas’ berlanjut dengan film ‘Daging Yang Tak Laku’. Film ini adalah satu fragmen garapan sutradara Shinta yang bertutur tentang nasib pedagang daging ayam yang mengalami penurunan omzet penjualan akibat relokasi pasar dan letak kios yang kurang strategis.

Episode ketiga adalah film mini “Uwis Sesek” sutradara Anargya Uswan. Film ini mendokumenterkan kondisi carut-marut lalulintas di Kota Purbalingga. Kepadatan kendaraan dalam film ini mencerminkan rendahnya kesadaran berlalu-lintas dan manajemen jalan raya.

Pendidikan dan Kesehatan

Dua film kado lainya adalah ‘Curug oh Curug’ sutradara Elma sulistiya Ningrum dan ‘Harapan Novita’ besutan Aris Prasetyo. Curug oh Curug berkisah tentang nasib sebuah objek wisata alami berupa air terjun yang terbengkalai di tengah gencarnya pembangunan objek wisata imitasi.

Sedangkan ‘Harapan Novita’ bertutur tentang kisah hidup seorang pelajar di sebuah SMP kecil di desa terpencil yang memiliki cita-cita menjadi dokter. Cita-cita Novita ini dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian penduduk desa yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak memiliki cadangan biaya hidup untuk urusan kesehatan.

Bahkan untuk bersekolah, para pelajar di desa harus menempuh perjalanan jauh tanpa sepatu lantaran jalan yang dilalui penuh dengan lumpur. Sementara untuk belajar di rumah pada malam hari, anak-anak tak mendapat penerangan yang cukup.

Terlepas dari teknis pengambilan gambar dan prosesi editingya, keenam film dokumenter tersebut, layak dijadikan penyeimbang untuk menghitung ulang keberhasilan pembangunan di Purbalingga.

Film-film ini sesungguhnya tengah membantu pemerintah memetakan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat Purbalingga. Sehingga, siapapun yang akan memimpin Purbalingga ke depan, memiliki gambaran nyata tentang apa yang harus dilakukan, sesuai dengan kehendak rakyat.

Teguh Trianton, Periset Beranda Budaya (Banyumas)

Posting cetak: : Suara Merdeka Edisi Rabu, 13 Januari 2010

| More

Pendidikan Gender Berbasis Sastra

Share

Pendidikan Gender Berbasis Sastra

Oleh Teguh Trianton

Tatkala karya sastra banyak mengangkat isu ketimpangan gender, sastra dianggap turut berperan mengkonstruk bias gender. Karya sastra boleh jadi selalu merepresentasikan kondisi sosial budaya masyarakat di mana sastrawan tinggal. Sehingga ketika seorang sastrawan hidup dalam tekanan, maka karya sastra yang ditulis akan menyuarakan penolakan atas tekanan tersebut.

Nah, hal yang sama terjadi pada wacana gender atau gerakan feminisme. Banyak sastrawan yang secara sadar sengaja menulis atau menyuarakan isu gender dalam karyanya. Sehingga sastra sesungguhnya turut andil dalam mengkonstruk gerakan penyetaraan gender. Dengan metode bercerita atau berkisah, sastrawan dengan leluasa dapat menampilkan wacan gender tanpa menggurui.

Beberapa diantaranya adalah Ahmad Tohari yang menulis Ronggeng Dukuh Paruk (RDP). Novel ini mengisahkan relasi perempuan-pria di pedalaman Banyumas. Energi ideologi gender yang diangkat dalam RDP berlatar kehidupan seorang penari ronggeng di masa isu pemberontakan komunis di Indonesia.

Ayu Utami, beberapa novelnya juga mengankat wacana gender seperti Saman, dan Larung. Abidah el Khailiqi, karya puisi, cerpen dan novelnya banyak meneriakan isu bias gender.

Dalam novel Perempuan Berkalung Sorgan (PBS) dan Geni Jora, Abidah mencoba mengakat budaya patriarkhi dalam lingkungan tradisional pondok pesantren.

Sesungguhnya masih banyak sastrawan yang menyuarakan isu kesetaraan gender melalui karya sastra, baik puisi, cerpen atau novel.

Namun demikian tidak serta merta karya mereka berterima di masyarakat. Masuknya persoalan domestic kaum perempuan dalam karya sastra dituding turut berperan dalam mendeskreditkan posisi perempuan.

Ini terjadi pada pembaca yang belum paham bagaimana karya sastra bekerja. Atau bagaimana sastrawan melakukan ketaklangsungan ekspresi, menciptakan metafora sehingga pesan penolakan yang disampaikan terasa indah.Fungsi sastrawan adalah membuat manusia melihat apa yang sehari-hari ada di dalam kehidupan, dan membayangkan apa yang secara konseptual dan nyata sebenarnya sudah diketahui.

Sastra sendiri memiliki dua cirri utama, yaitu indah (menyenangkan) dan berguna. Kedua ciri saling melengkapi sehingga keberadaan karya sastra patut diperhitungkan.

Sastra Feminim

Teori sastra feminis adalah teori yang menghubungkan gerakan perempuan dengan karya sastra. Teori sastra feminis banyak memberikan sumbangan perkembangan studi kultural. Sastra feminis berakar pada pemahaman mengenai inferioritas perempuan.

Teori sastra feminis berangkat dari teori feminisme. Feminisme ini menfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Feminisme berusaha mendekonstruksi sistem yang dicurigai telah menimbulkan kelompok yang mendominasi dan didominasi, sistem hegemoni dan lahirnya kelompok subordinat.

Pendek kata feminisme menolak ketidakadilan masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki. Dalam karya sastra, permasalahan mengenai gender merupakan bentukan dari kebudayaan khusus bentukan budaya patriarki yang mendudukkan posisi perempuan sebagai inferior sedangkan laki-laki sebagai superior.

Fenomena peneterasi gerakan feminisme dalam karya sastra sesungghnya telah terjadi sejak lama. Sejak karya sastra ditulis dan bercerita tentang wanita. Ini dapat dibuktikan dengan melihat karya-karya para pengarang wanita, dan pria dari segala angaktan.

Pada masa Balai Pustaka muncul tiga pengarang wanita, yaitu Paulus Supit, Selasih dan Hamidah. Tema novel berkisar pada persoalan cinta yang tidak berjalan mulus dan perkawinan yang gagal.

Pendidikan PUG

Pengarusutamaan gender (PUG) kini menjadi isu paling actual dibicarakan. Dalam banyak kontestasi isu gender tak pernah kering dari pembahasan. Penetrasi isu mulai masuk wilayah pendidikan. Gender ditawarkan menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Dari sini kemudian muncul wacana pendidikan gender, yaitu sebuah proses internalisasi isu kesetaraan gender melalui jalur pendidikan formal.

Gerakan PUG melalui jalur pendidikan formal mulai ramai diperdebatkan. PUG yang lazim disebut sebagai gerakan feminisme ini bertujuan mengikis habis bias ketimpangan gender antara kaum pria dengan wanita. Salah satu strateginya dengan diterbitkannya Inpres No. 9 / 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Titik baliknya adalah keseteraan peran dan tanggungjawab antara kaum perempuan (feminim) dengan kaum laki-laki dalam segala aspek kehidupan.

Awal terjadinya ketimpangan gender sesungguhnya bermula dari pendidikan. Dalam sejarah pergerakan feminisme di Indonesia, yang dipelopori RA Kartini, gerakan emansipasi wanita sesungguhnya dilatarbelakangi oleh perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan kala itu.

Lihat diantaranya; Pramoedya Ananta Toer dalam "Panggil Aku Kartini Saja", dan Siti Soemandari Soeroto,dalam "Kartini: Sebuah Biografi". Kartini mendobrak keterbelakangan kaumnya dari dominasi pria terutama dalam bidang pendidikan.

Ini membuktikan bahwa sejak awal perbedaan tingkat pendidikanlah yang menjadi faktor utama yang menurunkan derajat wanita sedikit lebih rendah dari pria. Yang terjadi kemudian adalah dominasi pria atas wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya patriarkhi.

Budaya ini sesungguhnya merupakan bentukan atau kontruk sosial masyarakat yang telah terjadi bertahun-tahun dalam sebuah proses pembangunan peradaban. Dalam sejarah relasi perempuan-laki-laki, masyarakat terlanjur menganggap kaum pria memiliki kelebihan dibanding wanita. Akibatnya pada fungsi-fungsi tertentu -dalam praktek pembangunan- wanita dianggap tidak mampu mengemban tanggung jawab.

Rendahnya derajat kaum perempuan sesungguhnya terjadi akibat rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan mereka. Pendidikan adalah kata kunci untuk membuka kebuntuan gerakan feminisme.

Sudah sejak lama, sastra menjadi bagian integral dari pendidikan formal. Artinya ketika sastra mengankat isu feminisme, dengan serta merta sastra menjadi media alternatif internalisasi (pendidikan) gender di kalangan remaja.

Di sini Saya melihat, sastra memiliki nilai strategis atau bahkan menjadi pelopor media kampanye PUG yang efektif.

* Teguh Trianton, Penikmat Sastra, Staf Edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga

Sumber : Suara Karya Sabtu, 10 Oktober 2009

| More