Quo Vadis Kebijakan Perfilman

Share

Quo Vadis Kebijakan Perfilman Purbalingga

Oleh : Teguh Trianton

Saat disemaikan dua tahun lalu, tepatnya pada 4 Maret 2006 silam, geliat dunia perfilman independen (indie) Purbalingga dari waktu ke waktu terus berkembang. Layaknya cendawan di musim penghujan, belasan rumah produksi tumbuh dan bertebaran di Purbalingga. Tercatat sedikitnya sudah ada 17 production house (PH) atau rumah produksi film lokal tergabung dalam wadah Cinema Lovers Community (CLC).

Padahal diawal kelahirannya, CLC hanya didukung 4 rumah produksi sebagai cikal-bakal anggota, masing-msing Laeli Leksono Film, Glovision Production, Beda Studio dan SBH Entertainment. Meski baru empat anggota, namun saat itu, CLC telah mampu ‘bebicara’ dengan memproduksi puluhan judul film indie. Dengan mengangkat isu-isu lokal menjadi mainstream film mereka terus berkembang dan mendapat apresiasi dari masyarakat luas.

Bahkan pemerintah daerah saat itu sempat memberikan apresiasi positif terhadap hasil kreativitas, olah rasa, olah otak dan olah emosi para sineas atau film maker putra daerah. Dua bulan pertama sejak dibentuk, CLC mendapat kehormatan dari pemerintah. Gedung Graha Adiguna atau Opersional Room (Oproom) yang berada dikompleks paling ‘sakral’ Pendhapa ‘milik’ rakyat -Dipakusuma- Purbalingga menjadi tonggak perkembangan film Purbalingga.

Secara rutin, kala itu, tiap bulan di ruang yang ‘terlalu mewah’ untuk sebuah komunitas seni di Purbalingga ini diputar film karya sineas lokal. Dari sini terjalin kemesraan relasional antara pemerintah dengan komunitas film dan masyarakat sebagai penikmat. Pemerintah saat itu mau menjadi ibu bagi bayi imut seni sinematografi yang tergolong baru di Purbalingga.

Namun sayangnya kemesraan ini hanya berjalan dua bulan. Bayi imut yang bernama CLC itu harus menelan pil pahit, menerima kenyataan, bahwa dunia seni yang sesungguhnya-apapun itu-, tidak pernah lahir dari rahim ibu tiri kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah yang semestinya menjadi fasilitator untuk terus berkembangnya sinema lokal ini justru dengan serta merta terkesan ‘mencampakan’ begitu saja.

Malam pada tanggal 8 Juli 2006 silam, menjadi awal perseteruan CLC dengan Pemkab. Saat itu sekitar satu pleton Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melarang penggunaan Graha Adiguna (Oproom) untuk pemutaran film karya sineas lokal yang tergabung dalam CLC. Tragedi yang kemudian diabadikan dalam film dokumenter ‘Bioskop Kita Lagi Sedih’ ini menjadi catatan sejarah kelabu sekaligus tonggak geliat perfilman Purbalingga.

Meski saat itu dunia sinematografi Purbalingga seperti tidak mendapat tempat di tanah kelahirannya, namun catatan sejarah perjalanan perfilman indie di Banyumas justru mengakui bahwa dari sinilah titik tumpu menggeliatnya karya sinematografi Banyumas. Diakui atau tidak, tragedi bioskop kita lagi sedih kemudian, justru menjadi peletak dasar perkembangan film indie tersebut.

Tentu bukan lantaran peristiwa itu semata yang mengatarkan Bowo Leksono sutradara asli Purbalingga dan CLC yang sempat menjadi ‘martir’ atas perkembangan sinematografi Banyumas ini diakui sebagai peletek dasar. Namun lebih banyak karena kegigihannya dalam menggeluti bidang yang pada saat itu masih tergolong baru di Purbalingga khususnya dan Banyumas umumnya.

Atas kegigihan inilah, kemudian karya-karya film asli Purbalingga yang setia mengusung nuansa lokal (lokalitas) budaya Banyumasan mendapat banyak penghargaan dan memenangi berbagai ajang festival. Bahkan dokumentasi tragedi Bioskop Kita Lagi Sedih, menjadi film terbaik dalam Festival Film Dokumenter 2006 di Yogyakarta.

Menyusul beberapa film produksi sineas Purbalingga lainnya juga memenangi berbagai ajang festival bertaraf nasional. Sebut saja ‘Senyum Lasminah’ (SL) besutan kedua sutradara Bowo Leksono ini menjadi film terbaik II pada Festival Video Edukasi (FVE) 2007 untuk kategori budi pekerti, kemudian ‘Pasukan Kucing Garong’ (PKG) yang menjadi film fiksi terbaik dalam Malang Film Video Festival (Mafviefest) 2007. Sementara itu film ‘Adu Jago’ (AJ) menjadi film dokumenter terbaik pada ajang yang sama.

Meski demikian, hingga tahun 2007 tatkala dunia sinematografi Purbalingga terus menggeliat, tetap saja tidak ada respon positif secara nyata dari pemerintah. Prestasi yang berhasil diraih Bowo dan kawan-kawan saat itu baru mendapat reson positif dari segelintir ‘oknum’ pejabat di pemerintah dan legislatif, inipun masih sebatas retorika.

Janji-janji bahwa pemerintah akan secepatnya mencarikan tempat pengganti untuk sekedar pemutaran film pun hanya tinggal janji. Gedung Wanita yang ditawarkan sebagai tempat pengganti dinilai oleh CLC kurang representatif, sehingga tercatat hanya sekali gedung tersebut digunakan untuk pemutaran film.

Merasa tidak pernah diakui sebagai anak -sekalipun hanya tiri- oleh aparatus pemerintah, CLC tidak patah arang. Bertempat di sebuah kafe sederhana di pojok timur alun-alun Purbalingga, secara rutin tiap bulan digelar pemutaran film indie bertajuk Bamboe Shocking Film (BSF). Sebelum itu, guna memperingati setahun Tragedi Bioskop Kita Lagi Sedih, pada 7 Juli 2007 bertempat di Gedung Bina Sejahtera, CLC menghelat parade 30 film Purbalingga bertajuk ‘Satu Tahun Kita Bersedih’.

Di luar Purbalingga, karya-karya sineas lokal ini justru semakin diperhitungkan eksistensinya. Ini terbukti dengan diakuinya karya tersebut dikancah nasional. Dua film indie Purbalingga, yaitu ‘Peronika’ besutan sutradara Bowo Leksono dan “Metu Getih” karya Heru C. Wibowo bersama 16 film pendek Indonesia lainnya, mendapat kehormatan tampil di Festival Film Eropa bertajuk “Europe on Screen 2007” (EOS 2007). Kemudian ‘Boncengan’, dan ‘Lengger Santi’ bersama dua filam dari Cilacap dan Purwokerto yaitu ‘Di Ujung Kehancuran’ dan ‘Anarchist Cookbook for Beginner’ (Purwokerto) juga mendapat penghargaan lolos dalam kompetisi Festival Film Pendek Konfiden 2007.

Festival Film Purbalingga

Bulan Mei 2008, saya pikir akan menjadi moment kebangkitan dunia sinematografi Purbalingga, melaui ‘rujuknya’ hubungan pemrintah dengan pegiat sineas Purbalingga. Gelaran Purbalingga Festival Film (PFF) yang dihelat CLC pada 16-18 Mei 2008 lalu, ternyata tetap saja tidak mampu menggugah apalagi mempengaruhi pemerintah untuk memberikan kebijakan seperti yang diinginkan CLC.

Ini terlihat sangat kentara tatkala digelar diskusi bertema ‘Film Purbalingga dan Komitment Pengembangan Seni’. Dua nara sumber utama yang mewakili eksekutif dan legislatif tidak dapat memberikan jawaban konkrit atas pertanyaan yang dilontarkan audiens berkenaan dengan arah kebijakan dan komitment pemerintah dalam pengembangan dunia seni. Bahkan Subeno (Kabid Dikmenjur Dinas P dan K) dan Hartoyo (Ketua Komisi B Bidang Kebudayaan DPRD Purbalingga) yang mewakili dua institusi tersebut, hanya berbicara di dataran normatif.

Alih-alih diskusi ini menjadi forum rujuk atas perseteruan CLC dan pemerintah. Namun justru menjadi forum pengukuhan betapa tidak pedulinya legislatif dan eksekutif terhdap perkembangan dunia seni. Kedua nara sumber tersebut secara blaka suta mengakui tidak pernah mengikuti perkembangan dunia sinematografi. Harap maklum, mereka merasa sangat sibuk dan disibukan dengan agenda masing-masing.

Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga, Heru Sudjatmoko yang sedianya hadir dalam diskusi ternyata batal. Padahal sebelumnya, Wabup pernah berjanji akan menata dunia perfilman Purbalingga (Suara Merdeka 10 Mei 2008). Sedangkan Kabid Dikmenjur yang menggantikannya, tidak berani memberikan pernyataan lugas atas komitmen pemerintah tersebut. Bahkan hanya untuk soal tempat pemutaran film yang representatif saja pemerintah hingga kini belum memberikan jawaban lugas.

Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya hendak dibawa kemana (quo vadis) kebijakan dunia perfilman Purbalingga di masa datang. Meski tanpa intervensi pemerintah pun, sebenarnya CLC tetap komit untuk mengembangkan seni sinematografi dengan menggelar berbagai pertunjukan dan mengikuti berbagai ajang festival. Lebih dari itu, kita patut menghargai perjuangan proses regenarsi pegiat film atau sineas di Purbalingga.

(Teguh Trianton, Penyair, Penikmat Film dan Staf Pengajar SMK Widya Manggala Purbalingga).

| More