23 April 2009

Pembangunan Purbalingga

Share

Semiotika Pembangunan Purbalingga
Oleh Teguh Trianton

Dalam dua periode kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko (TBS), secara fisik kondisi wilayah perkotaan Kabupaten Purbalingga berkembang pesat. TBS mampu membangun citra sebagai ‘Bupati Pembangunan’. Setidaknya inilah penilaian masyarakat umum yang melihat bertebarannya ikon-ikon pembangunan yang berfungsi sebagai monumen di Purbalingga.

Bupati TBS dan Soetarto Rakmat, pasangannya (Wabup periode I) telah mengubah bentuk alun-alun kota mejadi bundaran bersimpang lima. Merubah arsitektur masjid besar menyerupai masjid Nabawi. Keduanya menjadi ikon paling monumental yang menandai kesuksesan pembangunan Purbalingga.

Periode kedua masa kepemimpinan TBS, bersama Heru Sudjatmoko (Wabup), ditandai dengan pembangunan bidang pariwisata, ekonomi dan perikanan. Duet kepemimpinan ini berhasil menyulap kolam renang kecil di Kecamatan Bojongsari menjadi arena waterboom dan beberapa wahana pendukung lainya. Owabong menjadi ikon pembangunan parisiwata.

Kemudian pada sektor ekonomi, TBS mengembangkan wilayah ekonomi segitiga emas (Segamas). Ia berhasil meyakinkan rakyat bahwa relokasi pasar kota ke dalam satu kawasan dengan terminal merupakan terobosan jitu untuk membangun perekonomian Purbalingga. Apalagi di kawasan yang sama juga didirikan bursa unggas dan ternak lainya.

Semiotika
Setiap wujud yang telah dan tengah dibangun di Purbalingga sesungguhnya merupakan sebuah monumen yang menandai sebuah moment berjalan. Bentuk fisik menjadi tanda bahwa pembangunan terjadi di Purbalingga.

Tanda dalam perspektif semiotika disebut semion. Yaitu sesuatu yang mewakili sesuatu lainya. Sesuatu itu dapat berupa gagasan, pengalaman, ide, pikiran atau perasaan. Dalam konteks komunikasi pembangunan, sesungguhnya bupati Purbalingga berhasil mewujudkan citra yang melampaui realitas yang ada.

Bupati berhasil menyatakan gagasan pembangunan dengan mewujudkan gagasan tersebut secara nyata. Bahkan dengan cara yang nyaris sama bupati juga berhasil meneguhkan bentuk komunikasi pembangunan dengan rakyatnya.

Di sini bupati tidak mewujudkan gagasan menjadi realitas empirik yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan secara fungsional dan dinamis. Bupati membangun berbagai tanda yang hanya menandai gagasannya.

Bentuk semion yang saya maksud berupa patung yang bertebaran di berbagai sudut kota. Patung Pangsar Jenderal Sudirman di perempatan komplek Segamas, Tugu pengrajin knalpot di simpang tiga Sayangan, patung ikan gurami, replika knalpot raksasa, sanggul raksasa, sajadah kayu raksasa dan sebagainya.

Wujudnya memang dapat dilihat dan diraba. Tapi nanti dulu!.

Hiperealitas
Secara formal ikon-ikon ini tercatat dan mendapat penghargaan Muri. Replika ini seolah sangat ikonis atau mewakili realitas yang sebenarnya. Sanggul raksasa misalnya, dipresentasikan untuk menyatakan bahwa Purbalingga adalah kota terbesar kedua di dunia yang memproduksi aneka barang olahan hasil kerajinan dari rambut. Setali tiga uang dengan replika knalpot raksaya dan patung ikan gurami.

Sesungguhnya bentuk replika dan tugu tersebut dimaksudkan untuk mengatakan sebuah perasaan bahwa penduduk Purbalingga sudah cukup sejahtera dengan hasil industri atau perikanan tersebut. Apalagi industri rambut yang berorientasi pada pasar ekspor. Secara formal usaha pencitraan ini berhasil. Rakyat terlanjur sepakat bahwa Purbalingga adalah produsen kerajinan barang olahan dari rambut.

Namun sesungguhnya rakyat tidak sadar bahwa ikon tersebut semu. Produk kerajinan rambut belum mampu meningkatkan kondisi perekonomian Purbalingga. Puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan pengolah rambut belum sepenuhnya mengenyam kesejahteraan.

Puluhan tahun para buruh dibayar dengan upah yang jauh di bawah UMK. Belum lagi ekploitasi tenaga berkedok kerja lembur dan masa training yang tak jelas aturan mainnya. Ini tidak sebanding dengan citra yang dibentuk lewat ikon-ikon tadi.

Senada. Pada kondisi sektor perikanan, Gurameh Center (GC), ternyata mengalami stagnasi dalam pengembangannya. Bahkan usai diresmikan oleh Gubernur, GC tak pernah terdengar gaungnya sebagai sentra pembudidayaan ikan gurami yang bermutu.

Pendek kata, fakta ini membenarkan bahwa semion apapun bentuknya dapat digunakan sebagai salah satu materi untuk berdusta. Ini terjadi tatkala realitas yang hendak direpresentasikan ternyata tidak sesuai. Atau bahkan ada realitas yang mengungguli kenyataan tersebut. Hiperealitas.

Tanpa bermaksud mengingkari kesakralan sebuah patung sebagai ikon yang lebih mirip berhala ini, sebenarnya praktek pencitraan juga terjadi di banyak sektor pembangunan di Purbalingga.

Reformisi
Pertanyaannya kemudian, apakah membentuk citra itu salah? Tidak! Tak ada yang keliru. Pembentukan citra ‘membangun’ dengan meproduksi serangkaian tanda sesungguhnya bagian dari ketaklangsungan ekspresi. Tanda atau ikon tersebut dapat menduduki posisi sebagai identitas –pembangunan- Purbalingga.

Yang perlu diteguhnya ke depan sesungguhnya adalah misi dan orientasi pembangunan. Pemerintah perlu melakukan reformisi dan reorientasi praktek-praktek –proyek- pembangunan.

Setidaknya ada tiga sektor utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, pendidikan. Jika bentuk patung Jenderal Sudirman telah merepresentasikan sosok Sudirman secara primordial sebagai asli Purbalingga, maka pemerintah perlu menegaskan misi pendidikan lebih dari itu.

Bahwa terdapat nilai-nilai patriotisme yang harus ditiru dan dianut oleh rakyat, pejabat dan birokrat. Internalisasi, itulah yang perlu dilakukan. Bisa melalui pendidikan forman dan non formal. Ini perlu didukung kebijakan sektor pendidikan lainya.

Kedua, pada ranah pembangunan sektor ekonomi. Jargon ekonomi kerakyatan harus ditegakan. Selama ini pembangunan ekonomi masih berkutat di pusat kota. Di sini reformisi dilakukan dengan memberikan perhatian sepenuhnya pada pembangunan pedesaan. Caranya bisa dengan memberikan tambahan nominal ADD dalam APBD. Tentu dengan pengawasan yang ketat dalam tahap pelaksanaannya.

Ketiga, pada sektor tenaga kerja atau perburuhan. Kebijakan pemerintah pada sektor ini terlalu menguntungkan pengusaha asing. Sementara para buruh –bumi putra- belum merasakan dampak kebijakan pembangunan sektor ini. Penegakan UMK menjadi syarat mutlak reformisi sektor ini.

Teguh Trianton, Penyair, Staf Edukatif SMK Widya Manggala Purbalingga

Sumber; SUARA MERDEKA, 22 April 2009

| More

2 Comments:

Ardiansyah Bahar said...

Nice blog!

yugo arcade said...

Ini faktor keempat yang pelu mendapt perhatian yaitu Pemerintah Purbalingga memandulkan daya kerja kaum laki-laki yang seolah tiada daya dalam pembangunan ekonomi di Purbalingga ini... Ada ide?

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.